Mahkamah Syar'iyah Jantho ms jantho
Kota Jantho: Mahkamah Syar’iyah (MS) Jantho sepanjang tahun 2023 menerima dan memeriksa serta mengadili perkara sebanyak 786 perkara.
Demikian siaran pers MS Jantho yang diterima Waspada Minggu (31/12). Dirincikan dari 786 perkara itu, klasifikasi perkara gugatan (contensius) 476 perkara, perkara permohonan (voluntair) 220 perkara, perkara Jinayat (pidana islam) 45 perkara, perkara dewasa 38 perkara dan perkara jinayat anak sejumlah 7 perkara.
Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho Akmal Hakim Bs SHI MH sebelumnya menginformasikan dengan akan berakhirnya program dari Rencana Kerja Mahkamah Syar’iyah Jantho 2023, pihaknya menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Aparatur Satuan kerja Mahkamah Syar’iyah Jantho.
“Dan ini semata semuanya atas segala macam bentuk kepercayaan publik dari masyarakat Aceh Besar, pelayanan optimal yang kami diimplementasikan ke dalam program dan rencana kerja selama tahun 2023 ini,” sebutnya.
Dia menyebutkan, untuk perkara gugatan yaitu sejumlah 476 perkara, perkara cerai talak 93 perkara, sedangkan perkara cerai gugat (istri menggugat cerai suami) mendominasi yaitu sebanyak 325 perkara, dan perkara kewarisan 10 perkara, Isbath Nikah ada 64 perkara, pencegahan perkawinan 2 perkara, dispensasi 29 perkara, sengketa harta bersama 6 perkara, sengketa hak asuh anak 4 perkara, perwalian 17 perkara dan wali adhal 3 perkara, sengketa hibah 2 perkara, wakaf 1 perkara, sengketa ekonomi syariah 1 perkara, penetapan ahli waris 126 perkara, pengangkatan anak 1 perkara, dan perkara lainnya 12 perkara.
Majelis Hakim dengan komposisi Ketua, Wakil dan 2 orang hakim telah mengadili dan menjatuhkan putusan sejumlah 744 perkara, dengan perkara sisa yaitu 9 perkara. Dengan prosentase penyelesaian perkara 98,80 % dan untuk perkara yang didaftar secara elektronik (E – Court) ada 223 perkara yaitu perkara gugatan 119 dan perkara permohonan 104 perkara.
Sementara 1 perkara perdata yang diajukan upaya hukum luar bisa yaitu Peninjaan kembali, sementara perkara gugatan juga ada yang mengajukan upaya hukum banding dan kasasi.
Akmal didampingi Sufriadi SHI yang merupakan Sekretaris Mahkamah Syar’iyah Jantho menambahkan pihaknya juga menerima 45 perkara pidana yang dilimpahkan oleh Kejari Aceh Besar, dengan klasifikasi perkara Maisir (judi) 6 perkara, umumnya semua perkara judi didominasi bermain game online Chip Domino, Toto gelap (togel) perkara Ikhtilat 7 perkara, pelecehan seksual 5 perkara, perkara pemerkosaan sejumlah 16 perkara, zina 4 perkara.
Sedangkan untuk perkara pidana anak 7 perkara, 6 diantaranya adalah perkara pemerkosaan dan 1 perkara pelecehan seksual, perkara terjadi akibat pengaruh teknologi yaitu gadget, serta lalai dan lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergualan dan interaksi anaknya, sehingga menyebabkan terjadinya hal hal yang tidak diinginkan. “Semoga kedepan ada perhatian khusus dari masing-masing orang tua, aparat gampong, tokoh agama dan tokoh pendidikan dan pemerintah, agar perkara tindak pidana kekerasan seksual bisa diminimalisir di Kabupaten Aceh Besar,” harapnya.
Di sisi lain Mahkamah Syar’iyah Jantho menerima 14 perkara permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan Hukum Tetap, dan semua telah diselesaikan dengan kata lain, tidak ada sisa perkara permohonan eksekusi ditahun 2024 karena telah dilaksanakan semuanya pada tahun 2023.
Akmal Hakim menambahkan yang menjadi kendala para pihak di Kabupaten Aceh Besar dalam mencari keadilan umumnya akibat jarak radius tempat tinggal yang sangat jauh untuk berakses kepengadilan dan minimnya akses transportasi umum, ditambah salah satu kecamatan berada di Klasifikasi sebagai pulau terluar yaitu Kecamatan Pulo Aceh.
Serta terbatas jaringan internet sehingga para pihak tidak bisa menggunakan fitur E-court dalam mendaftarkan perkaranya dan Pihaknya telah menyiasati dengan membuat sidang keliling diluar gedung dan sidang terpadu dengan bantuan dana dari APBK Aceh yang merupakan perhatian penuh dan totalitas dari Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali MSi serta Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Drs Sulaimi Msi yang terus berkoordinasi dengan pihaknya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat Aceh Besar dalam segmentasi persoalan isbath yang masih ribuan pasangan penduduk Kabupaten Aceh Besar yang belum mempunyai Buku nikah akibat tidak mempunyai biaya perkara dan buku nikah hilang karena tsunami dan konflik Aceh beberapa waktu silam.
Mahkamah Syar’iyah Jantho juga menyediakan fasilitas pos bantuan hukum ( posbakum) dari Yayasan Karima dan memberi fasilitas perkara prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu, dan memberikan fasilitas Anjungan Gugatan Mandiri, namun belum bisa menjawab seluruh persoalan hal ini secara holistik hal ini semata disebabkan berbagai faktor hal lainnya.(rel)
