Update Berita
Home » Berita MS Jantho » Realisasikan Target Program Kerja Tahun 2022, Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Pimpin Rapat Secara Marathon.

Realisasikan Target Program Kerja Tahun 2022, Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Pimpin Rapat Secara Marathon.

Jantho, 14 Januari 2022. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho mengundang Panitera, Sekretaris, Panietra Muda Gugatan, dan Kasubag umum dan Keuangan guna mengadakan beberapa Agenda rapat, Adapun agenda rapat yang dilakukan antara lain rapat Pembahasan tentang sidang diluar gedung Mahkamah Syar’iyah Jantho, target jam kerja Posbakum dan pembebasan biaya perkara (prodeo) yang di anggarkan pada tahun 2022.

Berdasarkan surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho, Siti Salwa, S.H.I., M.H menjelaskan untuk tahun 2022 Mahkamah Syar’iyah Jantho menganggarkan anggaran sebesar RP 60.000.000.- ( enam puluh juta rupiah ) dengan Jumlah perkara yang akan disidangkan sebanyak 80 perkara ujar Siti Salwa, tahun ini sidang diluar Gedung ini akan dilaksanakan di KUA( kantor urusan Agama) Kecamatan Ingin Jaya Jl. Rel Kereta Api, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

Adapun sidang diluar gedung Pengadilan ini di rencanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan Januari atau awal Februari tahun 2022, tujuan dilakukan sidang keliling adalah untuk mempermudah bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Mahkamah Syar’iyah jantho karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Selain persoalan sidang diluar gedung, Mahkamah Syar’iyah Jantho juga mengakomodir pada tahun 2022 untuk biaya pembebasan biaya ( Prodeo) untuk berperkara secara Cuma sebesar Rp 45.000.000.-, Adapun bagi pihak yang kurang mampu (miskin ) yang ingin berperkara secara Cuma Cuma di Mahkamah Syar’iyah Jantho, para pemohon berperkara secara prodeo tentu harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala keuchik  setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar Penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu ; atau Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho.

Permohonan berperkara secara prodeo ini hanya berlaku di Mahkamah Syar’iyah Jantho, atau Tingkat pertama. Jika Pemohon/Penggugat mengajukan banding atau kasasi maka Pemohon/Penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi.

Siti Salwa juga Menambahkan untuk Pos Pelayanan Hukum tahun ini Mahkamah Syar’iyah jantho juga sudah menganggarkan biaya sejumlah Rp 41.800.000.- ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho berharap dengan adanya Posbakum yang disediakan di Mahkamah Syar’iyah Jantho ini bisa memudahkan para pencari keadailan yang kurang mampu untuk berperkara di Mahkamah syar’iyah jantho.( Faj )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*